Contoh Paper : by Ninda 

BUS MAXX ALMERE,BELANDA VERSUS BUS TRANS JAKARTA, INDONESIA : BELAJAR KESUKSESAN NEGARA BELANDA DALAM MENGELOLA INFRASTRUKTUR TRANSORTASI UMUM PERKOTAAN 

PENDAHULUAN

            Kota Jakarta merupakan kota megapolitan dengan penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Hampir seluruh penduduk kota tersebut pasti membutuhkan suatu sarana transportasi yang mampu mengakomodasi mobilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kota Jakarta memang sudah mempunyai angkutan umum berupa taksi, angkot dan bus kota. Akan tetapi angkutan umum tersebut dirasa belum memberikan fasilitas yang nyaman dan aman bagi para penggunanya. Oleh karena itu banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dirasa lebih efisien dan lebih aman. Akibatnya, kemacetan pun tak terhindarkan. Kondisi ini semakin memperparah keadaan transportasi di Jakarta. Kegiatan transportasi menjadi tidak nyaman dan kurang efisien waktu. Pemerintah kota pun memberikan solusi berupa pengoperasian Bus Transjakarta yang telah mulai beroperasi sejak tahun 2004. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, bus ini dirasa kurang dapat mengakomodasi kepentingan para penumpang. Bus Transjakarta yang sedianya diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, malah dirasa semakin memperparah kemacetan di Jakarta karena jalurnya yang mengambil alih jalur umum. Selain itu, sarana transportasi umum tersebut dirasa kurang aman dan membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang akhirnya menimbulkan korban jiwa.

            Berbeda dengan kondisi di Jakarta, kondisi tranportasi umum di kota Almere, Belanda sudah sangat baik. Masyarakat merasa nyaman dalam menggunakan sarana transportasi bus umum yang bernama The Maxx City Bus (bus kota Maxx). Transportasi bus menjadi pilihan utama selain berjalan kaki dan bersepeda. Paper ini merupakan studi perbandingan infrastruktur transportasi utamanya bus dengan sistem Bus Rapid Transit di negara Belanda yang infrastruktur transportasinya sudah baik dan di negara Indonesia yang infrastruktur transportasinya masih kurang baik. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai kunci-kunci kesuksesan negara Belanda dalam mengelola infrastruktur Bus Rapid Transit sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam mewujudkan pengelolaan infrastruktur transportasi umum yang baik untuk kota-kota di Indonesia, terutama Jakarta yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Kondisi infrastruktur Bus Trans Jakarta

Sistem Transjakarta Busway terdiri dari sarana dan prasarana yang memadai, sistem operasi dan pengendalian bus yang efektif, sistem tiket yang terkomputerisasi, sistem pengamanan yang handal dan petugas yang terlatih. Mulai dari perencanaan,

pembangunan dan pengelolaan sistem Transjakarta disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sementara kegiatan operasional bus, operasional tiket dan kegiatan penunjang lainnya dilaksanakan bekerjasama dengan pihak operator. (www.transjakarta.co.id, 2012).

Setelah beroperasi selama 6 tahun, pada Januari 2010, menurut survey dan pantauan Institut Studi Transportasi (Instran), pelayanan bus Transjakarta justru semakin buruk atau berjalan mundur. Beberapa indikator menurunnya pelayanan, yakni jarak kedatangan antar bus yang semakin lama, jalur bus tidak steril, waktu tempuh tidak terjamin, banyak halte kotor dan dipenuhi PKL, lambannya masalah ticketing koridor IV-VIII sehingga menyebabkan antrian calon penumpang serta tersendatnya pasokan bahan bakar gas (www.news.okezone.com, 2010).  Permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan penumpang merasa kurang percaya dalam menggunakan jasa bus Transjakarta. Fluktuasi jumlah penumpang juga sering terjadi dan hal tersebut merupakan indikator kekurangpuasan pelanggan terhadap sarana transportasi umum ini.

Kondisi Infrastruktur Bus Maxx Almere di Belanda

            Infrastrukstur bus Maxx Almere dikelola oleh perusahaan bernama Connexxion yang merupakan perusahaan terbesar yang mengelola transportasi umum di Belanda.Di kota Almere terdapat 10 jalur yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Di tiap jalur terdapat halte-halte sebagai tempat pemberhentan bus. Halte-halte ini dirancang dengan sederhana dan tanpa menggunakan biaya yang mahal. Di halte tersebut terdapat informasi jadwal kedatangan dan jalur bus. Jadwal kedatangan bus di tiap halte hampir selalu tepat waktu sehingga membuat penumpang merasa nyaman. Semua stasiun di Belanda terkoneksi dengan halte bus,sehingga pengguna jasa kereta api tidak perlu repot untuk menyewa taksi dengan harga mahal. Bus langsung terkoneksi dari setiap pintu keluar stasiun menuju tempat tujuan yang diinginkan. Bus di Belanda memiliki nomor masing-masing dengan tujuan yang berbeda setiap nomornya. sehingga pengguna bus diharapkan sudah mengetahui nomer bus yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan dan tempat pemberhentian bus di halte masing-masing.

Kekurangan dan keunggulan angkutan bus di Jakarta dan di Almere

            Bus Transjakarta merupakan sebuah realisasi daris sistem Bus Rapid Transit, yang memiliki keunggulan yaitu cepat, nyaman, aman dan terjadwal. Bus ini mempunyai jalur tersendiri yang berbeda dengan jalur kendaraan lain sehingga menjamin penumpang terbebas dari kemacetan. Selain itu bus Transjakarta memiliki halte-halte yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sehingga bus ini tidak berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

            Akan tetapi dibalik keunggulan tersebut, transportasi ini memiliki tak sedikit kekurangaan,diantaranya kurangnya bus-bus pengumpan (feeder) yang membantu melayani Transjakarta. Beberapa jembatan penyeberangan yang dibangun bagi penumpang Transjakarta secara berkala mengalami kerusakan, contohnya lantai jembatan yang berlubang serta tangga yang lantainya telah rusak. Halte-halte yang ada belum menyediakan sarana ventilasi udara yang layak sehingga membuat ruangan menjadi pengap ketika terdapat banyak orang yang mengantri. Pada jam-jam sibuk, jumlah armada yang tersedia belum sebanding dengan jumlah penumpang menyebabkan antrian panjang di halte-halte (terutama untuk koridor 2 dan 3). Kriminalitas juga kerap terjadi pada jam-jam sibuk disaat bus penuh terisi sesak. Kekurangan yang lain adalah terhambatnya perjalanan bus pada jam-jam tertentu karena beberapa titik di jalur koridor 2-8 karena sering dimasuki oleh kendaraan pribadi. Serta karena sering dimasuki (secara tiba-tiba) oleh pejalan kaki dan kendaraan pribadi, maka di beberapa titik di Koridor 2 dan 3 secara berkala terjadi kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta dan pejalan kaki/kendaraan pribadi. Kurangnya jumlah SPBBG membuat headway di sejumlah koridor menjadi lama, karena letak SPBBG yang jauh dan kadang terjadi masalah di suatu SPBBG. (www.wikipedia.org.,2012)

            The Maxx City Bus di Almere Belanda memiliki beberapa keunggulan yaitu tersedia di semua tempat di dalam kota, juga terhubung langsung dengan stasiun kereta inter-regional sehingga memudahkan orang yang baru turun dari kereta untuk menggunakan layanan bus Maxx bila ingin bepergian di dalam area lokal kota. Jumlah armada bus ini sangat cukup untuk menampung semua penumpang yang ingin menggunakan jasa bus. Kedatangan bus di setiap halte juga selalu tepat waktu sehingga tidak membuat penumpang menunggu. Peta jalur dan informasi jadwal kedatangan bus tersedia di setiap halte sehingga memudahkan penumpang dalam bepergian.

Sedangkan kekurangannya yaitu halte-halte yang digunakan belum memiliki atap sehingga menyebabkan orang yang menunggu di halte kurang nyaman apalagi kalau cuacanya sedang terik ataupun hujan. Akan tetapi hal ini dapat diatasi karena bus datang tepat waktu.

Kunci sukses pengelolaan transportasi umum di Almere dan pembelajaran yang bisa diambil untuk kota Jakarta

            Setelah melihat keunggulan dan kelemahan sistem infrastruktur bus Trans Jakarta dan bus Maxx Almere terlihat bahwa kondisi infrastruktur transportasi bus Transjakarta masih kalah jauh dibandingkan bus Maxx Almere. Kekurangan-kekurangan dari pengoperasian bus Transjakarta lebih banyak daripada keunggulannya, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Bus Maxx Almere yang mempunyai lebih banyak keunggulan daripada kekurangannya.

Kunci sukses pengelolaan transportasi umum di Belanda khususnya di kota Almere adalah adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Bus-bus umum di kota tersebut dikelola oleh suatu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah yaitu perusahaan Connexxion yang mengelola transportasi umum di seluruh negara Belanda sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pengelola armada yang satu dengan yang lainnya seperti di Indonesia.

Adanya pengelolaan yang terintegrasi merupakan sebuah pembelajaran penting yang bisa dipetik dari pengelolaan Bus Rapid Transit di Belanda. Pengelolaan terintegrasi yang dilakukan di Belanda adalah dengan menyatukan dan melimpahkan seluruh pengelolaan bus dalam kota pada satu perusahaan saja yaitu Connexxion. Kota Jakarta memang belum mampu menerapkan pengelolaan bus yang terintegrasi karena terkendala oleh adanya pengelola bus umum milik swasta ataupun perseorangan yang telah lama beroperasi di kota tersebut. Akan tetapi sebenarnya apabila ada penerapan kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh pengoperasian bus di Jakarta, pasti transportasi bus umum akan menjadi lebih baik.

Langkah yang tepat untuk memperbaiki infrastruktur transportasi umum (Bus Trans Jakarta) di Jakarta

            Walaupun terdapat berbagai macam kendala yang dapat menyulitkan perwujudan infrastruktur bus Transjakarta yang nyaman bagi masyarakat, pemerintah tentu masih bisa mengusahakan perwujudan pengintegrasian tersebut. Langkah pertama yang bisa diambil adalah dengan mengevaluasi trayek yang sering tumpang tindih dan menngintegrasikan peran pemerintah dan swasta serta mengambil alih jalur-jalur dan armada bus milik perseorangan dengan mengganti rugi kesemua moda transportasi tersebut. Agar tidak menimbulkan adanya pengangguran maka para sopir maupun kenek bus diberi kesempatan untuk menjadi sopir ataupun kondektur di bus transJakarta dengan terlebih  dahulu diberi pelatihan.

Langkah kedua adalah dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Saat ini pengguna kendaraan pribadi sangat dimanjakan dan enak sekali. Bagaimana tidak, hingga saat ini pengguna kendaraan pribadi sangat biaya parkirnya sangat murah, dapat parkir dimana saja, memperoleh subsidi BBM dan bebas berkeliling kota tanpa bayar.. Langkah berani untuk meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi perlu diambil oleh pemerintah daerah Jakarta, diantaranya dengan penerapan Kebijakan Parkir Mahal Berdasarkan Zonasi, penerapan Jalan Berbayar (Electronic Road Pricing/ERP dan mencabut subsidi BBM. ( www.wikibooks.org, 2012). Pendapatan yang diperoleh dari peningkatan biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat digunakan untuk mensubsidi angkutan umum.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan restrukturisasi Dinas Perhubungan menjadi Dinas Transportasi dan Infrastruktur Jakarta. Sebagai penunjang penting dalam revitalisasi pelayanan angkutan umum perlu dilakukan peningkatan kapasitas institusi yang yang menangani angkutan umum itu sendiri. Restrukturisasi Dinas Perhubungan ini perlu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan transportasi dilakukan melalui penggabungan beberapa Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terkait pengelolaan transportasi. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan infrastruktur transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien serta di dalam satu koordinasi. Kemungkinan besar memang sulit untuk mewujudkan hal ini akan tetapi langkah-langkah tersebut dirasa paling efekstif untuk dapat mewujudkan pengelolaan infrastruktur transportasi di kota Jakarta yang lebih baik serta nyaman digunakan masyarakat.

PENUTUP

            Pelayanan bus Transjakarta yang masih kurang baik dalam mengakomodasi penumpang serta penanganan infrastruktur transportasi umum yang masih kurang memadai menjadikan transportasi bus Transjakarta dirasa kurang aman dan nyaman bagi masyarakat. Adanya pengintegrasian pengelolaan bus seperti di kota almere, Belanda merupakan cara terbaik dalam mengatasi berbagai macam masalah transportasi umum. Pengevaluasian trayek yang tumpang tindih, meningkatkan biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi serta restrukturisasi Dinas Perhubungan menjadi Dinas Transportasi dan Infrastruktur Jakarta dirasa merupakan baik untuk mewujudkan pengelolaan infrastruktur transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien dalam satu koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit

http://www.humantransit.org/2010/10/aimere-netherlands-as-bus-oriented-development.html?cid=6a00d83454714d69e20133f5701136970b

http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/12/memimpikan-moda-transportasi-darat-yang-manusiawi/

http://metro.kompasiana.com/2012/02/14/kelebihan-dan-kekurangan-busway-sebagai-moda-transportasi-di-jakarta/

http://infopublik.kominfo.go.id/?page=news&newsid=35445

http://id.wikibooks.org/wiki/Pembenahan_Transportasi_Jakarta/Sembilan_Langkah_Untuk_Revitalisasi_Angkutan_Umum_Jakarta

ESSAY :

DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

            Jakarta, merupakan kota yang sangat padat penduduk. Banyak orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang berbondong-bondong pergi ke Jakarta dengan tujuan ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tak heran bila saat ini Jakarta telah menjadi sebuah kota megapolitan, bukan lagi kota metropolitan seperti julukan kota Jakarta sebelumnya. Jakarta yang notabene merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian, tumbuh dengan pesat dari segi pembangunan dan perekonomian. Hal ini kemudian menimbulkan masalah yaitu terjadinya ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Lebih jauh lagi, Jakarta yang merupakan pusat perekonomian menjadikannya lahan empuk bagi para pengembang bisnis. Berbagai peluang kerja ditawarkan dan menjanjikan bayaran yang mahal pula. Hal inilah yang menjadikan banyak orang yang melakukan urbanisasi ke Jakarta. Akan tetapi, urbanisasi yang terjadi di Jakarta saat ini sudah sangat berlebihan yang menyebabkan banyak permasalahan lain baik sosial maupun lingkungan seperti kemacetan, tingginya polusi, minimnya lahan terbuka, timbulnya slum area atau daerah kumuh, serta maraknya kriminalitas.

Lalu solusi apakah yang tepat diterapkan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di Jakarta terutama berkaitan dengan masalah pemerataan pembangunan? Bisa jadi solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan merealisasikan pemindahan lokasi ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan lokasi ibukota dari Jakarta ke lokasi lain bukan merupakan wacana baru bagi masyarakat. Bahkan ide ini telah muncul semenjak masa pemerintahan presiden Soekarno di tahun 1957. Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bahwa tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. (www.visi2033.or.id,2012). Pemindahan dalam rangka memisahkan pusat perekonomian dan pemerintahan ini apabila dikaji lebih mendalam, maka akan memberikan berbagai dampak positif  diantaranya mempermudah akses masyarakat pinggiran dalam memperoleh informasi pemerintahan, mendistribusikan anggaran pembangunan daerah secara lebih merata, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, memperlebar sayap perekonomian di Indonesia, dapat mengatasi masalah sosial seperti adanya slum area, serta dapat mengurangi dampak lingkungan negatif di Jakarta seperti tingginya tingkat polusi, lebih jauh lagi pemisahan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian akan menstimulasi timbulnya pusat perekonomian di daerah lain bukan hanya di pulau Jawa serta Kalimantan yang akan mendukung adanya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pemindahan lokasi ibukota ke Palangkaraya akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan, juga mengakses barang dan jasa yang didistribusikan dari pusat. Ditinjau dari aspek lokasi, lokasi Palangkaraya lebih berada di tengah-tengah Indonesia daripada di Jakarta (yang lebih bergeser ke barat dan selatan). Pengaruh aspek lokasi yang tidak simetris ini berdampak pada laju ditsribusi informasi pemerintahan yang kurang dapat diakses secara baik oleh masyarakat pinggiran, terutama masyarakat di Papua yang notabene lokasinya jauh dari ibukota. Sehingga apabila lokasinya lebih ke tengah, maka laju distribusi informasi, barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat daerah pinggiran lebih dapat merata.

Pendistribuasian anggaran pembangunan akan merata setelah adanya realisasi pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang menyatu pada satu daerah mengakibatkan laju pembangunan hanya pesat di daerah sekitar ibukota dan pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa dihuni oleh kurang lebih 60% dari seluruh penduduk di Indonesia. Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah. Dengan adanya kurang lebih 60% penduduk di Pulau Jawa maka anggaran pemerintah sbesar 60% juga akan bergulir di Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada arah pembangunan yang lebih memusat di Pulau Jawa sedangkan di pulau lain kurang mendapat perhatian. Pemindahan lokasi ibukota ke Palangkaraya merupakan langkah yang efektif untuk memecah tujuan urbanisasi. Urbanisasi yang biasanya hanya memusat di Jakarta dan di Jawa akan sedikit berpindah haluan ke lokasi ibukota yang baru. Dengan begitu sedikit demi sedikit, konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang dan konsentrasi  penduduk di Kalimantan kan bertambah sehingga pembangunan akan lebih menyebar seiring dengan bertambahnya dana pembangunan yang dialokasikan ke daerah tersebut.

Adanya pusat pemerintahan baru di Palangkaraya, akan diikuti dengan munculnya pusat pertumbuhan baru di daerah tersebut. Mengacu pada teori pusat pertumbuhan (growth pole) dalam buku Ekonomi Regional karangan Robinson Tarigan (2005), pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan  ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas di kota tersebut. Dalam kajian rencana pemindahan ibukota ke Palangkaraya maka pusat pertumbuhan yang terjadi cenderung ke arah geografis. Dengan adanya pusat pemerintahan, maka akan disediakan dan dibangun untuk mendukung kegiatan pemerintahan seperti pembangunan transportasi dan gedung-gedung pemerintahan. Hal ini akan menimbulkan ketertarikan bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan bisnis di sekitarlokasi ibukota baru, sehingga akan timbul pusat pertumbuhan baru yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di daerah tersebut.

Pemindahan lokasi ibukota ke Palangkaraya dilakukan dengan tujuan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang selama ini tepkonsentrasi di Jakarta. Pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Palangkaraya, sedangkan pusat perekonomian tetap berjalan di Jakarta. Akan tetapi dalam perwujudannya tidak akan selamanya bisa berjalan demikian. Dengan adanya pusat pemerintahan di Palangkaraya, bukan tidak mungkin bahwa koridor perekonomian di sekitar daerah tersebut bisa dikembangkan. Apalagi mengingat bahwa apabila ditinjau dari aspek georafis, lokasi Palangkaraya berada satu pulau dengan negara tetangga yaitu negara Malaysia dan Brunei Darussalam, maka pusat perdagangan dapat dapat dikembangkan di Palangkaraya dan sekitarnya karena lokasinya cukup strategis. Hal ini akan mempermudah Indonesia dalam kegiatan perdagangan dengan negara lain (baik kegiatan ekspor maupun impor).

Sebagian besar yang diulas di dalam tulisan ini adalah mengenai dampak perekonomian dengan adanya pemindahan lokasi ibukota ke Palangkaraya. Namun, selain itu pemindahan lokasi ibukota juga akan mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta terutama mengenai akibat dari adanya over urbanisation. Hal ini juga terkait dengan masalah perekonomian, yakni apabila laju urbanisasi berkurang, maka tingkat pengangguran juga akan berkurang. Dorongan terjadinya urbanisasi adalah karena tersedianya banyak lapangan pekerjaan di Jakarta yang merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Apabila timbul pusat pertumbuhan baru di Palangkaraya, maka orang juga akan cenderung beralih haluan untuk melakukan urbanisasi ke Palangkaraya. Dengan demikian maka Jakarta tidak akan menjadi satu-satunya tempat tujuan urbanisasi di Indonesia, sehingga sedikit demi sedikit masalah kepadatan penduduk dan pengangguran di Jakarta dapat teratasi. Jakarta tidak lagi semrawut dengan banyaknya penduduk yang berdatangan dan masalah kemacetan di Jakarta juga akan teratasi. Selain itu adanya slum area yang selama ini timbul karena banyaknya tenaga tidak terampil yang merantau ke Jakarta, juga dapat dikurangi. Permasalahan itu akan lebih teratasi seiring dengan lebih mudahnya penataan kota Jakarta setelah pemindahan lokasi ibukota.

Tingginya angka polusi di Jakarta akan dapat dikurangi setelah adanya pemindahan lokasi ibukota. Kota Jakarta selama ini dikenal sebagai kota yang memiliki tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia. Bahkan Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. (www.greenkompasiana.com, 2012). Selama ini, tingginya tingkat polusi di Jakarta disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor yang sering menimbulkan kemacetan di kota Jakarta. Asap dari kendaraan bermotor tersebut mengandung unsur senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, maupun kondisi lingkungan. Apabila konsentrasi penduduk di Jakarta berhasil dikurangi, maka bukan tidak mungkin bahwa tingginya angka polusi juga dapat dikurangi sehingga penduduk jakarta dapat hidup dengan lebih nyaman.

Dampak lebih jauh lagi, apabila pemisahan pusat perekonomian dan pemerintahan benar-benar sudah terealisasi, bukan tidak mungkin bahwa nantinya akan timbul pusat-pusat pertumbuhan baru di pulau lain yang didorong oleh kebijakan pemerataan pembangunan sesuai kebijakan MP3EI. Kebijakan MP3EI perlu benar-benar ditegakkan demi mendudkung terciptanya pemerataan pembangunan setelah adanya pemindahan lokasi ibukota. Hal ini terkait dengan adanya anggapan bahwa masalah tidak hanya akan selesai dengan hanya memindahkan lokasi ibukota saja. Yang menjadi tujuan pemindahan ibukota bukan hanya berorientasi untuk mengatasi kesemrawutan di kota Jakarta akibat kebanyakan penduduk. Apabila orientasi pemindahan ibukota semata-mata hanya karena permasalahan kependudukan, maka apabila Palangkaraya mengalami hal yang sama dengan yang terjadi di Jakarta saat ini maka nantinya lokasi ibukota akan terus berpindah, mencari tempat baru untuk menghindari kesesakan. Untuk mencegah terjadinya hal seperti itu, tentu dibutuhkan adanya dukungan terhadap kebijakan MP3EI yang berusaha mewujudkan koridor-koridor perekonomian per sektor di seluruh wilayah/pulau di Indonesia. Dengan begitu maka permasalahan pemusatan ekonomi di satu tempat akan lebih dapat dikurangi.

Apabila mengacu pada konsep pemerataan pembangunan maka solusi pemindahan ibukota ke Palangkaraya sudah tepat. Solusi ini efektif dalam menangani masalah ketimpangan pembangunan serta dapat meningkatkan perekonomian tingkat regional di sekitarnya karena akan dapat mempermudah akses masyarakat pinggiran dalam memperoleh informasi pemerintahan, mempermudah pendistribusian anggaran pembangunan daerah secara lebih merata, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, memperlebar sayap perekonomian di Indonesia, serta menstimulasi timbulnya pusat perekonomian di daerah lain bukan hanya di pulau Jawa serta Kalimantan yang akan mendukung adanya pemerataan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi realisasi pemindahan ibukota ke Palangkaraya memang tidak serta merta dapat direalisasikan begitu saja. Rencana ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai rencana tersebut paling tidak akan terwujud dalam kurun waktu 15 tahun mendatang.( http://finance.detik.com, 2012 ).Selain itu rencana ini juga membutuhkan proses perencanaan yang matang sebelum direalisasikan agar perwujudannya sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Sutianto, Feby. 2012. Ibukota Pindah, Staff Ahli Presiden : butuh Pergantian Beberapa Presiden. http://finance.detik.com/read/2012/08/28/131713/2000947/4/ibukota-pindah-staf-ahli-presiden-butuh-pergantian-beberapa-presiden. (diakses pada hari Jumat, 2 November pukul 18.15 WIB).

Hanifah, Siti. 2011. Jakarta=Polusi Udara.

                http://green.kompasiana.com/polusi/2011/07/11/jakarta-polusi-udara/(diakses pada hari Jumat, 9 November pukul 18.30 WIB).

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Tim Visi Indonesia 2033. 2012. Pemindahan Ibukota ke Kalimantan : Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata. http://www.visi2033.or.id/news8.htm (diakses pada hari Jumat, 2 November pukul 18.05 WIB).

EKONOMI REGIONAL
(Pendahuluan + Lokasi)

Pengertian Ekonomi Regional

Berdasarkan penjelasan dalam perkuliahan, menurut sepemahaman saya ekonomi regional adalah sebuah ilmu yang lingkup kajiannya mencakup dua hal utama yaitu aktivitas ekonomi dan wilayah (karakter keruangan dan kewilayahan). Jadi dapat dismpulkan bahwa ilmu ekonomi regional mempelajari mengenai aktivitas ekonomi meliputi distribusi dan perkembangannya pada suatu wilayah (lokasi) tertentu .

Sedangkan menurut Robinson Tarigan dalam bukunya berjudul Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi), Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Dalam ilmu ekonomi regional selalu terdapat pertanyaan:

What (apa) =aktivitas ekonomi

Where (di mana) = pada lokasi tertentu

Why (mengapa) dan So what (lalu bagaimana) = pembatas berkompetisi dan tantangan perekonomian

3 Fondasi utama dalam Ekonomi regional :

a)      Keuntungan sumberdaya alam

Suatu wilayah pasti mempunyai sumberdaya, misalnya sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya buatan. Sumberdaya tersebut merupakan suatu modal utama yang dapat meningkatkan perekonomian apabila dikelola secara baik.

b)      Konsentrasi ekonomi

Konsentrasi ekonomi sangat menentukan bagaimana suatu wilayah dapat berkembang pesat, sebagai contohnya adalah di Jakarta. Segala kegiatan ekonomi terpusat di sana sehingga perkembangan ekonominya pun sangat tinggi.

c)      Biaya transport dan komunikasi

Biaya transport dan komunikasi sangat menentukan suatu aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Apabila akses untuk transportasi dan komunikasinya sulit maka kemungkinan aktivitas ekonomi kurang bisa berjalan dengan baik.

Pengertian Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. (Robinson Tarigan, 2005 dalam buku Ekonomi Regional).

Teori Lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisanya pada penggunaan konsep space dalam analisa sosial-ekonomi. Teori lokasi seringk dikatakan sebagai pondasi dan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisa ekonomi regional. Peranan teori lokasi dalam ilmu ekonomi regional sama halnya dengan teori mikro dan makro pada analisa tradisional. Dengan demikian analisa ekonomi regional tidak dapat dilakukan tanpa peralatan teori lokasi. (Emilia imelia, 2006 dalam modul Ekonomi Regional.

7 aspek utama yang membentuk suatu lokasi yaitu proximity, karakter, penyebaran, konsentrasi, alternatif, choice, dan pola keruangan.

Dalam pemilihan lokasi, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu:

·         Lokasinya harus baik

·         Lokasinya harus bagus bagus

(Lokasi yang baik belum tentu bagus, demikian juga, lokasi yang bagus belum tentu baik)

·         Lokasinya memuaskan

·         Lokasi yang benar-benar disukai

·         Pertimbangan-pertimbangan lain

Misalnya dalam hal ingin membeli rumah, pertimbangan yang perlu diambil adalah kualitas, kedekatan dengan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan yang baik.

Faktor-faktor lokasi :

Konsep barang dalam ekonomi sangat kuat, berkaitan dengan 2 hal yaitu supply dan demand. Kedua hal tersebut yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk region

Input-Output-Media

Local input dan output (nontransferable) : cara agar terus berkembang adalah dengan adanya transferable input dan output.

Transferable input dan otput :

Biasanya berupa material, bahan bakar, informasi, dan beberapa jenis pelayanan

**Istilah Invisiblehand berarti dalam satu mekanisme pasar orang punya preferensi lokasi. Apabila lokasi dikembalikan lagi ke pasar pasti ada yang tidak imbang sehingga perlu adanya intervensi dari pihak tertentu.

Ø  4 faktor lokasi (Hoover dan Giarratani, 1984)

1.      Penawaran Lokal

Contoh : gunung karst (sumber tambang) , jadi bukan gunungnya yang dipindah melainkan pengusaha yang mendekat dan membuat pabrik di dekat sumber tambang.

2.      Permintaan lokal (terkait tenaga kerja)

Contoh : orang akan memilih bekerja di lokasi yang dekat dengan rumah, dan tidak perlu biaya transport

3.      Penawaran yang dapat diangkut

4.      Permintaan dari luar

Biasanya berupa tenaga kerja/pasar

Referensi :

Imelia,Emilia. 2006. Modul Ekonomi Regional. “blog.umy.ac.id/ghea/files/2011/12/ekonomi-

regional.pdf” ( diakses pada hari Sabtu, 22 September  pukul 13.00 WIB).

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Widiyanto,Dodi.2012.Materi Kuliah Ekonomi Regional.Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Classification Essay

Sample Classification Essay :

Classification of Cities

I am a student of Gadjah Mada University at Faculty of Geography. My major is Regional Development. I learn about urban area, rural area, rural-urban linkage, settlements, and so on. So, I have learnt about several classifications of cities in the world. Cities can be divided into several categories, and each category has several characteristics. Based on the function, cities can be divided into four main categories: centre of production cities, centre of trade and commerce cities, political capital cities, and cultural centre cities.

            The centre of production cities has some characteristics, for example they have many big factories such as food factories, dairy factories, or automotive factories. Because there are many factories in the centre of production cities, pollution in those cities can not be avoided. The centre of production cities usually have much pollution, like air pollution, soil pollution, and water pollution. There are also many workers who live in the city. They work as factory workers and they live near the factory. The examples of this category are Surabaya, Gresik, and Bontang.

Centre of trade and commerce cities are a bussy cities. There is a market centre in a centre of trade and commerce city. The function of the market is to trade many products to other cities in local or international scope. Centre of trade and commerce cities always have a strategic location so that the products are easy to be sold. They also have a good transportation in order to facilitate the transport of goods to other places. The cities in this category for example Hongkong and Singapore.

Political capital city is a central government city. In political capital cities, there are many administrative affairs that have to be managed by the government. In general, there are many political problems that arise in the cities for example the controversy between government and politicians. Cities in this category for example Jakarta, London, and Brazil.

The cultural centre cities usually have many kinds of original culture. They also have many cultural recreation place. Many tourists are attracted to come to those cities because of the original culture. For example, Jogjakarta that has many cultural recreation place such as “Kraton Yogyakarta”  and  “Taman Sari”.

Classification of cities based on the functions are centre of production cities, centre of trade and commerce cities, political capital cities, and cultural centre cities.

#maybe it's not perfect, it's just a sample :))

Essay Cause-effect

 Sample text essay cause-effect from me :) :

HIGH POPULATION GROWTH IN INDONESIA

Indonesia is a developing country. One of the big problem in a developing country is the high population growth. Based on the 2010 population census, Indonesia has a polulation of 237 million people, which is projected to reach 280 million people in 2030. The high population growth in Indonesia can give 3 effects such as lack of employment, insufficient of food, and lack of health facilitiy.

First, the high population growth causes lack of employment in many area in Indonesia. There are too many people who need a job, but there are no job vacancy. The number of industries or companies that need employees are less than the number of people who need a job. So there are many unemployed people in many places  in Indonesia.

            Second, the high population growth causes insufficient of food especially rice. Productivity of rice in Indonesia can’t meet people needs. There are many agricultural lands that turns into settlements. Many people build house, mall, or office on a rice field. So, it can decreases productivity of rice, and it causes insufficient of food in many places in Indonesia.

            Third, the high population growth causes lack of health facility in many places. There are too many people that need health facility, but in some place there are no fund to build a health facility. In many places, health facility development is not the first priority. The first priority is build a market or build an industry to meet their basic need of food. So, the number of health facilities such as hospitals and clinics are less than human health needs.

            The effects of  high population growth in Indonesia are lack of employment, insufficient of food, and lack of health facilities. The direct effect of high population growth to people in Indonesia is insufficient of food especially rice, because of the transformation of agriculture lands into settlements.

 #maybe there are still many mistakes, but I've tried..